Tuban, Bumi Wali, kini ternodai aib yang justru lahir dari aparat penegak hukum. Aib itu bukan sekadar isu, melainkan fakta lapangan yang membuktikan hukum bisa diperdagangkan di balik meja Satpas Polres Tuban. Kepercayaan publik runtuh, marwah kepolisian tercabik.
Investigasi LensaHukumNews.my.id menguak borok pungli SIM B yang melibatkan oknum internal. Seorang warga Kenduruan, berinisial AYP, menjadi korban permainan kotor. Niat lurusnya mengurus SIM lewat jalur resmi berubah jadi pengalaman getir penuh aroma suap.
AYP diarahkan oleh oknum bagian TU berinisial I, lalu dilimpahkan ke seorang polisi bernama Budi S. Dari situ, drama busuk dimulai. AYP disuruh menunggu di terminal, lalu dijemput, difoto, dan hanya diminta mengisi formulir. Tidak ada ujian teori. Tidak ada ujian praktik. Tidak ada transparansi. Semua prosedur resmi dilenyapkan. Hanya satu yang berlaku: bayar Rp2.300.000, SIM langsung jadi.
“Awalnya saya ingin jalur resmi, tetapi saya takut dipersulit. Bukannya diarahkan ke jalur benar, justru saya dipaksa membayar Rp2.300.000 tanpa tes apa pun,” ungkap AYP dengan getir.
Fakta ini menohok publik. Pertanyaan pun muncul: di mana Kapolres Tuban? Apakah seorang Kapolres benar-benar tidak tahu bahwa di kantornya sendiri hukum bisa dibeli semurah tiket bioskop? Atau ia tahu, namun memilih bungkam karena diam lebih nyaman daripada melawan arus pungli yang menguntungkan banyak pihak?
Janji Kapolres Tuban untuk membersihkan institusinya kini terbukti hanya slogan kosong. Alih-alih hilang, praktik pungli justru tumbuh subur, bagaikan jamur di musim hujan. Publik kian yakin: Kapolres Tuban gagal menjaga wibawa institusi yang ia pimpin.
Karena itulah, LensaHukumNews.my.id menegaskan akan terus mengawal kasus ini. Jika Kapolres Tuban tidak berani menindak tegas oknumnya, maka publik berhak mendesak Polda Jatim hingga Mabes Polri turun tangan. Diam dalam situasi seperti ini sama saja dengan ikut melindungi mafia pungli SIM.